UU Cipta Kerja Angin Segar untuk Sektor UMKM, Perluas Akses Infrastruktur Publik

Dipublikasikan oleh adminsmansa pada

SAMANSA.id –  Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto mengatakan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM), untuk memperluas akses infrastruktur publik.

Adapun isu strategis dalam UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM ini terutama pada akses infrastruktur. UMKM mendapat prioritias dalam pengadaan jasa pemerintah, minimal 40 persen adalah produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Bukan hanya itu, alokasi tempat usaha pengadaan barang dan jasa di rest area bandara, pelabuhan, dan terminal bus juga 30% dari total luas lahan area komersial dikhususkan bagi UMKM dengan pola kemitraan. Angka ini sangat besar untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat.

“Produk UMKM tidak lagi ditempatkan di pojok seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi dipajang di tempat strategis,” ujar Luhur dalam Webinar yang digelar Tim Serap Aspirasi U Ciptakerja dengan tema “Kemudahan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” kerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni)

Luhur menambahkan untuk penentuan UMKM dan koperasi yang berhak mengelola produknya di area strategis itu menjadi tugas bersama, bukan hanya Kementerian Koperasi. Semua masyarakat termasuk Perguruan Tinggi berperan dalam memilah produk terbaik yang layak mendapat lokasi khusus ini.  “Nanti akan dipilih koperasi yang ditentukan. Jangan sampai koperasi tidak mampu mengelola UMKM di tempat strategis,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Alumni Unversitas Indonesia (Iluni), Andre Rahadian mengatakan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menyita perhatian sangat besar masyarakat luas. UUCK memberi harapan besar salah satunya kemudahan berusaha terutama untuk UMKM.  Andre mengaku ingin mengetahui secara detil aturan tersebut dan berharap UU Cipta Kerja ini mempermudah akses pelaku UMKM.  

“Jangan sampai undang-undang yang sudah menyerap perhatian ini ternyata tidak berjalan dalam level implementasi karena tidak sesuai dengan praktek, tidak memenuhi apa yang diharapkan, dan bertentangan atau belum sinkron dengan peraturan yang lain,” ujar Andre Rahadian

Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Franky Sibarani mengatakan kegiatan serap aspirasi UU Cipta Kerja ini salah satu yang sangat penting dalam konteks besar pembangunan ekonimo saat ini.  Franky merinci masalah yang kerap meghadapi peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja antara lain proses perizinan, administrasi birokrasi yang rumit dan lama, persyaratan investasi, dan membuka perizinan yang memberatkan.

Kerumitan yang sama dialami pengusaha UMKM dan koperasi sehingga investasi dan kesempatan kerja menjadi tidak secepat apa yang diharapkan. Maka pemerintah merancang UU Cipta Kerja agar dapat menyelesaikan beberbagai permasalahan yang dapat meningkatkan penciptaan kerja khsususnya melalui penyederhanaan sistim birokrasi dan perizinan.

“UMKM masuk dalam satu klaster khusus dalam UU Ciptakerja, tepatnya bab 5 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM,” ujar Franky Sibarani.

Sumber : suaramerdeka.com


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *